KOTA BANDUNG – Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan tersebut mengamanatkan agar perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah.
Sejalan dengan amanat tersebut serta pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 kini terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum daerah untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan penganggaran pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik dapat memberikan akses, kesempatan, serta manfaat secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pembahasan Raperda tersebut dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tim penyusun naskah akademik. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penguatan data terpilah di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), penganggaran responsif gender, hingga penyempurnaan substansi dan landasan hukum agar regulasi yang disusun relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan yang telah berlaku.
Pelayanan Publik yang Aman dan Nyaman bagi Perempuan dan Anak
Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, M.H.Kes., mengatakan bahwa pembahasan Raperda PUG difokuskan pada upaya memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang menyeluruh dan berkeadilan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak.
"Kami sangat concern untuk memfasilitasi peran penting pemerintah dalam memberikan pelayanan secara paripurna, khususnya kepada perempuan. Kami ingin perempuan di Kota Bandung mendapatkan fasilitas yang nyaman, edukasi yang baik, serta jaminan rasa aman," ujar Susi.
Menurutnya, setelah melalui beberapa kali pembahasan, Pansus 19 terus memperkuat pemahaman bersama mengenai tujuan utama penyusunan Raperda PUG, yakni memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
PUG Bukan Sekadar Program untuk Perempuan
Susi menjelaskan, pengarusutamaan gender tidak boleh dimaknai sebatas program yang ditujukan bagi perempuan. Lebih dari itu, PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara adil dan setara.
Melalui pendekatan tersebut, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
"Ketika pemerintah membangun fasilitas publik, kita juga harus melihat apakah kebutuhan masyarakat sudah terakomodasi. Misalnya, ketersediaan ruang laktasi dan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas," jelasnya.
Perspektif Gender Harus Hadir di Seluruh Sektor Pembangunan
Ia mencontohkan, dalam sektor transportasi, aspek keamanan dan kenyamanan bagi perempuan dan anak perlu menjadi perhatian. Begitu pula dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, pemerintah harus memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan dan mengembangkan potensinya.
Perempuan, misalnya, perlu mendapatkan akses yang memadai terhadap pelatihan keterampilan, permodalan usaha, dan kesempatan kerja. Sementara dalam bidang pendidikan, anak perempuan dan laki-laki harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
Susi menilai, penerapan PUG harus diwujudkan secara nyata melalui penyediaan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Konsultasi dengan Kementerian PPPA, Perda PUG Dinilai Penting bagi Daerah
Dalam proses penyusunan Raperda tersebut, Pansus 19 juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dari konsultasi tersebut, Pansus memperoleh arahan dan penguatan mengenai pentingnya setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender sebagai landasan pelaksanaan pembangunan responsif gender di daerah.
Susi menyampaikan, keberadaan Perda PUG menjadi penting agar pembangunan di Kota Bandung dapat dilaksanakan secara merata dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
"Kemarin kita sudah berkonsultasi ke Kementerian PPPA. Di sana kita juga sudah diberikan arahan bahwa memang setiap kota dan kabupaten harus mempunyai peraturan tentang pengarusutamaan gender. Mengapa? Karena pembangunan di sebuah kota atau kabupaten harus merata, dalam artian mampu memberikan fasilitas dan mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas," ungkapnya.
Ia berharap, melalui regulasi tersebut, pemerataan pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan Kota Bandung tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia secara utuh.
"Harapannya, pemerataan pembangunan ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi, pembangunan Kota Bandung bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia secara utuh," tambah Susi.
Penguatan Program dan Anggaran Responsif Gender di Setiap OPD
Susi juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Kota Bandung dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam program dan penganggaran di setiap OPD.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan, indeks kesetaraan gender Kota Bandung berada di angka 1,07, yang menurutnya menunjukkan capaian lebih baik dibandingkan angka nasional yang disebut berada pada kisaran tiga persen. Namun, capaian tersebut tetap perlu diperkuat melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
"Hal inilah yang harus diperkuat oleh Pemerintah Kota Bandung, tentu bersama Pak Wali Kota dan jajarannya. Harus ada program-program yang berpihak pada kesetaraan gender, sehingga anggaran di setiap OPD juga bisa diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender," ungkapnya.
Dengan demikian, setiap OPD nantinya diharapkan memiliki program yang mengacu pada prinsip dan ketentuan dalam Perda PUG. Implementasi tersebut diharapkan membuat manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pendalaman Naskah Akademik dan Penguatan Landasan Hukum
Selain penguatan program dan anggaran, pembahasan Raperda juga diarahkan pada pendalaman naskah akademik serta penyempurnaan substansi regulasi.
Pansus 19 ingin memastikan setiap materi yang diatur memiliki landasan hukum yang jelas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
Hal ini penting agar Raperda PUG nantinya tidak hanya menjadi dokumen regulasi, tetapi dapat diterapkan secara efektif sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh sektor pembangunan.
Ditargetkan Rampung dan Diparipurnakan pada 30 November 2026
Terkait jadwal pembahasan, Susi menyampaikan bahwa Pansus 19 memiliki batas waktu atau cut-off pembahasan hingga 30 November 2026. Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga Raperda tersebut dapat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahapan rapat paripurna.
"Karena sekarang sudah memasuki akhir tahun, pembahasan Pansus memiliki cut-off sampai tanggal 30 November. Mudah-mudahan pembahasan ini tetap berkesinambungan dan bisa selesai untuk diparipurnakan," tuturnya.
Melalui Raperda Pengarusutamaan Gender, DPRD Kota Bandung berharap tercipta landasan regulasi yang mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang setara, inklusif, dan berkeadilan.
Dengan integrasi perspektif gender di seluruh sektor, pembangunan Kota Bandung diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menghadirkan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali.
Editor: Rizki
