BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan kesiapannya mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Selain menyiapkan berbagai terobosan regulasi, Kota Bandung juga akan mengembangkan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) sebagai strategi menghadirkan rumah layak yang terintegrasi dengan transportasi publik. Pemerintah pusat pun menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.
Farhan mengatakan, penyediaan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Namun, tingginya harga rumah dan berbagai regulasi yang masih saling beririsan menjadi tantangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Menurutnya, Program Tiga Juta Rumah menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma bahwa memiliki rumah bukan lagi sesuatu yang sulit dijangkau oleh generasi muda maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
"Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya," ujar Farhan.
Ia menilai, program tersebut membuka peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan melalui pembangunan hunian yang lebih terencana.
Farhan menjelaskan, arah pembangunan perumahan di Kota Bandung tidak hanya berorientasi pada penyediaan unit hunian, tetapi juga harus mendukung mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, konsep Transit Oriented Development (TOD) akan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan kawasan permukiman.
"Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya," katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dan penyederhanaan regulasi agar pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal.
"Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai skema pembiayaan dan pembangunan agar masyarakat semakin mudah memperoleh rumah yang layak.
Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pengembangan hunian vertikal. Pemerintah bahkan telah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut.
"Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung," ujar Maruarar.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat serta memberikan manfaat dalam skala yang lebih luas.
"Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan kesiapan BP Tapera memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Heru, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah susun sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian dengan harga terjangkau.
"Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya.
Heru menambahkan, kebutuhan rumah di Provinsi Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta para pengembang untuk mempercepat pemenuhannya.
"Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi," tuturnya.
Melalui dukungan regulasi, pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun, serta pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), Pemerintah Kota Bandung optimistis dapat mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah di daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang diharapkan mampu menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan transportasi publik, sekaligus mendukung pembangunan Kota Bandung yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Rizki
