BANDUNG, hu-pakuan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran terbuka. Salah satu langkah yang menjadi prioritas adalah penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sekaligus memperluas kesempatan kerja hingga ke luar negeri.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Rembuk Kota yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu, 15 Juli 2026. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama dalam menekan angka pengangguran serta mengantisipasi dampak PHK di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Selain tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,24 persen, Kota Bandung juga menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah yang datang untuk mencari pekerjaan.

“Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” kata Farhan.

Menurut Farhan, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja secara menyeluruh.

Ia menegaskan, upaya menekan angka PHK tidak cukup hanya melalui regulasi. Pemerintah juga harus memastikan dunia usaha tetap tumbuh sehingga mampu mempertahankan tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja baru.

“Untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia di Kota Bandung, satu-satunya kunci adalah menyehatkan iklim usaha. Peluang investasi terbesar Kota Bandung saat ini adalah di sektor pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Program utama yang kini diperkuat adalah pelatihan berbasis kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan dunia industri. Pelatihan dasar akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya, sedangkan Disnaker fokus pada pelatihan lanjutan yang menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.

Menurut Yayan, pendekatan tersebut dilakukan agar lulusan pelatihan benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan sehingga lebih mudah terserap di dunia kerja.

“Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja,” ujar Yayan.

Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Disnaker juga memperluas program padat karya sebagai salah satu langkah untuk mengurangi dampak PHK sekaligus mendukung berbagai program penataan kota.

Di sisi lain, program magang bersubsidi juga terus diperkuat melalui kerja sama dengan industri perhotelan, restoran, dan kafe. Dalam program tersebut peserta memperoleh bantuan biaya transportasi, konsumsi, serta kesempatan memperoleh pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.

Yayan menyebut program magang terbukti memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi industri maupun peserta.

“Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri,” katanya.

Tak hanya membuka peluang kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung juga memperluas penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Jepang. Saat ini negeri tersebut masih membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor caregiver, perhotelan, hingga manufaktur.

Untuk mendukung program tersebut, Disnaker menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) guna mempersiapkan calon pekerja. Pemerintah juga memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta bagi peserta yang telah dinyatakan siap berangkat.

“Sekarang polanya berubah. Warga mendaftar ke LPK, setelah siap berangkat kami memberikan subsidi pelatihannya. Dalam waktu dekat sekitar 50 orang akan diberangkatkan ke Jepang. Harapannya mereka pulang tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga membawa keterampilan, kemampuan bahasa, dan budaya kerja yang disiplin,” ungkapnya.

Selain penempatan tenaga kerja umum, Disnaker juga tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB) agar mahasiswa memiliki kesempatan bekerja di Jepang sambil melanjutkan pendidikan.“Kita sedang menjalin kerja sama dengan UTB dan memberikan kesempatan untuk mahasiswanya bisa bekerja di Jepang dan melanjutkan pendidikannya,” tuturnya.

Editor: Rizki